H Eddy Santana Putra

Wali Kota Palembang, H Eddy Santana Putra meminta pimpinan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Palembang, agar bersikap tegas dalam mengisi kekosongan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan performance dan kinerja masing-masing SKPD Kota Palembang. “Dalam waktu dekat kami akan segera melakukan perombakan pejabat eselon II secara besar-besaran lantaran sudah memasuki masa pensiun. Ya, Kepala BKD juga harus tegas dalam masalah kekurangan pegawai di tiga instansi itu. Jangan hanya sebatas menunggu wali kota saja,” ujar Eddy kemarin. Saat ini, ada tiga SKPD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembangyangmasih kekurangan pegawai.Ketiga dinas tersebut yakni,Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya, BKD harus bertanggungjawab mengurusi semua masalah kepegawaian termasuk masalah penempatan dan pemenuhan pegawai. “Masalah kelebihan dan kekurangan pegawai itu kan urusan BKD.Masak BKD tidak bisa mengatur masalah itu. Jika pada salah satu dinas atau badan merasa kekurangan pegawai, seharusnya BKD segera menindaklanjutinya,” terangnya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Palembang Suhaili Ibrahim LC meminta kepada Wali Kota Palembang, H Eddy Santana Putra untuk dapat memperhatikan permasalahan penempatan pejabat tiap SKPD maupun pegawai di lingkungan Pemkot Palembang dengan mengacu apda aspek kompetensi dan kapabilitas individu.

“Ya, selama ini masih banyak pegawai ataupun pejabat yang belum mengerti pada bidangnya masing-masing.Ini dibuktikan ketika pejabat dipanggil banyak yang mangkir dan tidak menguasai materi yang dibahas,”ujarnya. Politisi Partai keadilan Sejahtera (PKS) Kota Palembang berasumsi ini akibat dari ketidakprofesionalan BKD dalam menempatkan pejabat atau pegawai sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki. Dia berharap pihak eksekutuif dapat mengevaluasi dan membenahi semua sektor demi mewujudkan pemerintahan yang bersih,adil,transparan dan memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat.

Senada dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, Jimmi Oscar Haris. Politisi Partai Golkar Palembang ini menilai penempatan pejabat ataupun pegawai di suatu instansi seyogianya dapat mengacu pada kompetensi dan bidang ilmu yang dimiliki sehingga kinerja yang diharapkan nanti benar-benar optimal. “Seperti untuk jabatan lurah, seharusnya diisi oleh orang yang mengerti masalah kepemerintahan. Bukan oleh mantri. Begitu pula untuk posisi camat juga jangan diisi oleh lulusan FKIP atau notabene sebagai guru,”tuturnya. Demikian catatan online Leak yang berjudul H Eddy Santana Putra.