Kontroversi Melawan Mitos

Kebijakan satu anak (one child poilcy) yang diberlakukan pemerintah China sempat menuai kontroversi. Kini banyak provinsi di Negeri Tirai Bambu itu memberlakukan kebijakan dua anak, menurut pengamatan Gerbang Type Approval. Di China, mitos banyak anak, banyak rezeki belum terbukti secara ilmiah. Meski bukan sesuatu yang salah, namun jika tidak diatur, angka ledakan jumlah penduduk tidak akan bisa dikendalikan. Hal inilah yang melatarbelakangi pemerintah China membatasi rakyatnya hanya memiliki satu anak yang diberlakukan sejak tahun 1978 silam. Tujuannya untuk mengendalikan jumlah populasi. Peraturan itu diberlakukan bagi masyarakat perkotaan, meskipun untuk beberapa kasus masyarakat masih diperbolehkan memiliki dua anak.

Di antaranya bagi masyarakat pasangan di pedesaan, suku minoritas, ataupun orang tua yang tidak memiliki saudara kandung. Namun, pemerintah China mengklaim 35,9% populasi China saat ini adalah merupakan masyarakat yang mengikuti aturan kebijakan satu anak. Kebijakan tersebut tidak diberlakukan bagi beberapa wilayah, seperti Macau, Hong Kong, dan Tibet. Kebijakan yang sudah dikeluarkan sejak tahun 1978 tersebut sedianya diberlakukan bagi bayi yang lahir pada 1979. Pemerintah China memberlakukannya guna mengurangi masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan di China. Pemerintah setempat mengklaim, kebijakan tersebut mampu mencegah 250 juta kelahiran dari sejak diberlakukan hingga tahun 2000 lalu.

Namun, kebijakan ini menuai kontroversi,baik di dalam maupun di luar negeri China sendiri, terkait implementasinya maupun pemikiran tentang konsekuensi negatif sosial dan ekonomi. Buktinya, implikasi yang timbul mengakibatkan banyaknya aborsi, pembunuhan bayi perempuan, tidak dilaporkannya bayi perempuan, dan telah mengakibatkan tidak seimbangnya jumlah gender di China. Hasil survei yang dilakukan Pew Research Center tahun 2008 menunjukkan, 76% penduduk China mendukung kebijakan satu anak tersebut. Penegakan aturan ini pada level provinsi melalui bermacam denda yang diterapkan berdasarkan pendapatan keluarga atau faktor lain. Komisi Kependudukan dan Keluarga Berencana China mampu menancapkan kuku mereka di semua level pemerintahan guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu kependudukan ini.

Terutama dalam hal pendataan jumlah keluarga dan inspeksi lapangan. Meskipun kebijakan demikian kuatnya diimplementasikan, namun banyak warga China yang masih memiliki anak lebih dari satu. Pada tahun 2008, Komisi Kependudukan dan Keluarga Berencana China menyatakan kebijakan satu anak itu masih akan dipertahankan setidaknya untuk satu dekade lagi. Meski pada 2010 diumumkan bahwa mayoritas warga yang menjadi subyek kebijakan itu sudah tidak lagi berada di usia produktif. Banyak spekulasi menyatakan tidak sedikit warga China yang mengacuhkan kebijakan ini dalam beberapa tahun terakhir. Menanggapi hal ini, Direktur Komisi Kependudukan dan Keluarga Berencana China membantah klaim bahwa masyarakat China boleh memiliki dua anak dan masih mempertahankan kebijakan satu anak hingga tahun 2015.

Di beberapa provinsi di China memberlakukan kebijakan ini secara berbeda. Beberapa di antaranya, seperti Henan dan Beijing yang memberikan izin bagi warganya untuk memiliki dua anak.Pada awal tahun 1987-an, kebijakan khusus pun diberlakukan, seperti diizinkannya warga China memiliki dua anak dalam kasus apabila seorang ayah mengalami kecacatan, atau ketika kedua orang tua adalah merupakan anak tunggal. Beberapa provinsi lain juga memberlakukan pengecualian serupa. Setelah peristiwa gempa bumi Sichuan pada tahun 2008 silam, pengecualian baru atas kebijakan tersebut diumumkan bagi orang tua yang kehilangan anaknya akibat bencana.

Pengecualian serupa juga diberlakukan bagi orang tua yang anaknya menderita kecacatan akibat bencana. Bagaimanapun kampanye satu anak adalah baik, dua anak OK, dan anak tiga terlalu banyak secara gencar dilakukan sejak era 1970- an. Buktinya sejak kebijakan tentang denda bagi warga yang memiliki anak lebih dari satu, membuahkan hasil secara rata-rata penduduk China memiliki anak dua. Pada April 2007, studi yang dilakukan Universitas California mengklaim melakukan kajian sistematis atas kebijakan satu anak tersebut.

Ditemukan, kebijakan itu cukup efektif. Laporan lain menyebutkan, jumlah penduduk China usia tua dan usia muda tumbuh seimbang dalam beberapa wilayah. Dampak dari kebijakan ini memang menurunkan angka kelahiran bayi di China, dari angka tiga kelahiran per satu orang ibu pada tahun 1980-an menjadi hanya 1,8 kelahiran pada tahun 2008. Pemerintah China mengestimasikan kebijakan ini mampu mengurangi laju pertumbuhan penduduk China hingga 75 juta jiwa pada tahun 2008. Pemerintah juga mengklaim kebijakan ini mampu membantu pertumbuhan ekonomi negara itu.

Mengurangi jumlah angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk telah mengantisipasi masalah yang mungkin akan timbul karena kelebihan jumlah penduduk, menurut hasil pengamatan Leak. Di antaranya wabah, perkampungan kumuh, pelayanan sosial yang tidak memadai untuk kesehatan, pendidikan, maupun penegakan hukum.