Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah

Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku kecewa karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak menyerahkan kasus hukum Gayus HP Tambunan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut pengakuan Din, dirinya bersama tokoh dan pemuka agama lainnya, ketika bertemu Presiden di Istana Negara Jakarta, Senin (17/1/2011) kemarin, sempat meminta agar kasus Gayus diserahkan ke KPK.

"Jawaban beliau (Presiden), kasus Gayus sudah ditangani lembaga penegak hukum, dalam hal ini Polri dan Kejaksaan. Saya pribadi kecewa dengan jawaban itu. Kita kehilangan momentum untuk memberantas korupsi, termasuk mafia pajak," kata Din kepada para wartawan pada jumpa pers di Jakarta.

Padahal, sambung Din, KPK adalah lembaga penegak hukum yang paling tepat untuk menangani kasus Gayus. Ia menilai dimensi korupsi sangat kental dalam kasus tersebut.

Din berharap kasus Gayus dapat dijadikan pintu masuk untuk membongkar kasus mafia hukum, mafia pajak, dan mafia peradilan di Indonesia. "Bagi kami, kasus Gayus adalah bongkahan gunung es," tandasnya.

Sebelum bertemu dengan para tokoh lintas agama, Presiden membahas kasus Gayus dalam rapat kabinet terbatas. Usai rapat, Presiden mengeluarkan 12 instruksi penegakan hukum di Indonesia. Pada salah satu butirnya Presiden menyebut, "tingkatkan sinergi antar-penegak hukum dengan melibatkan PPATK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. KPK lebih dilibatkan dan dapat didorong melakukan pemeriksaan yang belum ditangani Polri. Demikian catatan online Leak tentang Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah.