Pembangunan Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menggelontorkan dana sekitar Rp10 miliar yang untuk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dana yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2011 ini, akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur perkotaan di tiap kelurahan Kota Palembang. “Selama ini dana PNPM Kota Palembang senantiasa dikelola oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) kelurahan.

Merekalah yang mengelola dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan,”ujar Wali Kota Palembang H Eddy Santana Putra kemarin. Menurut dia, bantuan dana bagi PNPM tersebut akan lebih difokuskan untuk perbaikan infrastruktur perkotaan,seperti perbaikan saluran, jalan setapak, MCK dan lainnya. Dia menyatakan,PNPM mandiriperkotaanmerupakanupaya pemerintah untuk membangun suatu kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara mandiri.

Di samping itu, program tersebut juga ditujukan untuk mendukung pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs), yaitu upaya mengurangi masyarakat miskin hingga 50% pada tahun mendatang. ”Tahun ini, Kota Palembang mendapatkan dana PNPM mandiri perkotaan dari pusat sebesar Rp15 miliar, dan Rp3miliar sebagai dana pendamping dari APBD Kota Palembang. Mudah-mudahan, dengan dana yang dimiliki ini dapat meningkatkan kemandirian di masing kecamatan dan kelurahan,”terangnya. Dia mengungkapkan, bahwa dana PNPM mandiri perkotaan ini dikucurkan untuk mengentaskan kemiskinan dan program pemberdayaan masyarakat, seperti peningkatan kapasitas pemerintah daerah, mewujudkan sinergitas antar program serta meningkatkan capaian kegiatan masyarakat miskin menuju MDGs.

“Dana ini untuk masyarakat dan masyarakatlah yang tahu apa kebutuhan yang diperlukan. Jelas program ini sudah sangat teruji, efisiensi dan sangat positif bagi kelangsungan pembangunan di tengah masyarakat,”ujarnya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bapedda) Kota Palembang Faisyar menambahkan, setiap kelurahan memiliki LKM yang mengelola dana PNPM Mandiri perkotaan. Keberadaan LKM di tingkat kelurahan ini, sangat membantu dalam pencapaian program PNPM mandiri perkotaan. Masing- masing LKM selalu mengusulkan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan.

“Usulan LKM nanti akan disurvei dan kemudian direncanakan. Satu kegiatan pembangunan di tingkat kelurahan minimal Rp10 juta, mulai dari pengadaan MCK, perbaikan jalan setapak dan lainnya, tergantung kebutuhan masingmasing LKM,”tukasnya. Dia mengakui, program PNPM merupakan salah satu program yang sangat menyentuh masyarakat,karena disusun dengan sistematika mulai dari perencanaan hingga mengidentifikasi suatu masalah pada suatu kawasan dan kemudian dilakukan pengawasan.

“Sekitar 80% dana PNPM dialokasikan untuk perbaikan ataupun pembangunan infrastruktur, dan sekitar 20%- nya untuk kegiatan sosial, seperti untuk perbaikan jalan, selokan, perbaikan rumah, pengaspalan jalan lingkungan dan pemberian dana bergulir untuk tiap kelompok swadaya masyarakat dengan sistem bergilir. Demikian catatan online Leak yang berjudul Pembangunan Nasional Pemberdayaan Masyarakat.